TNI DAN KERANCUAN POLITIK NEGARA
Presiden Joko Widodo menegaskan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesi TNI agar mendukung kebijakan Politik Negara dan tidak melakukan politik praktis . Rupa nya ada kegusaran presiden terhadap TNI ,bukan nya didalam UUD amandemen sudah ada pasal yang mendudukan presiden menjadi penguasa tertinggi di TNI . UUD AMANDEMEN Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Bukan nya dengan kekuasaan tersebut Presiden mempunyai kekuasaan penuh .presiden juga menegaskan : "Politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan negara. Semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2016, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Menurut Kepala Negara, rantai komando ditubuh TNI hanya satu. Tegak lurus, loyalitas dan ketaatan pada Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI. Sejak amandemen UUD 19